"Pencegahan korupsi memerlukan sistem, keteladanan kepemimpinan, disiplin, dan insentif bagi aparat pemerintah," ujar Hasto usai berdialog dengan Risma di seperti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/2/2016) malam.
"Kebijakan Ibu Risma seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restruktursisasi APBD, merupakan contoh kebijakan anti-korupsi," sambung dia.
Hasto menegaskan membangun sistem pencegahan korupsi jika dilakukan terus menerus disertai disiplin, dan keteladanan pemimpinnya akan menjadi kultur pemerintahan yang anti-korupsi.
"Sistem dan kultur inilah yang menjadi model bagi seluruh kepala daerah PDIP. Karena itulah dalam sekolah calon kepala daerah, Ibu Risma menjadi guru tetap sekolah tersebut," kata dia.
Menurut Hasto, dialognya dengan Risma ini sangat relevan di tengah polemik terkait dengan revisi UU KPK. "KPK harus melihat bekerjanya sistem dan kultur pemberantasan korupsi seperti di Kota Surabaya. Pencegahan korupsi inilah yang menjadi tugas terpenting KPK."
"Sebab KPK tidak bisa berdiri di menara gading pemberantasan korupsi. KPK harus mengedepankan kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh institusi negara di dalam membangun sistem dan kultur pencegahan korupsi," sambung Hasto.
Karena itulah, kata Hasto, perdebatan terkait revisi UU KPK seharusnya difokuskan pada bagaimana upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, melalui cara-cara sistemik guna mencegah korupsi.
Risma seusai dialog mengatakan, dirinya selalu berkomunikasi dengan bawahannya dan membuka komunikasi langsung, media sosial, sehingga mengetahui secara langsung apa yang dikerjakan.
"Saya ada grup dengan para camat, lurah, dan kepala dinas. Sehingga saya tahu kegiatan mereka," ucap Risma.
Mengakhiri dialog, Hasto menunjukkan buku yang ditulis Yudi Latif berjudul Mata Air Keteladanan kepada Risma. Isi buku itu menceritakan kiprah Risma saat memimpin Kota Surabaya.
0 komentar:
Post a Comment